Indeks Pembangunan Manusia, Nova: Butuh Sentuhan Serius di Tanah Datar

Tanah Datar, Anetry.Net – Indeks pembangunan manusia (IPM) diukur berdasarkan tiga dimensi dasar, yakni usia hidup, pengetahuan/pendidikan, dan standar hidup layak.

 

“Ketiga dimensi itu menjadi ukuran keberhasilan sebuah negeri dalam membangun manusia atau warganya. Bila pertumbuhannya tidak signifikan, berarti ada ‘sesuatu’ yang mesti diperbaiki,” demikian disampaikan Nova Indra, CEO Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (P3SDM) Melati.

 

Hal itu disampaikan Nova dalam diskusi ‘Membangun Tanah Datar Berkemajuan’ pada Senin (3/10) melalui media daring.

 

Menurut pria berdarah Minang dan Melayu itu, lembaga yang dipimpinnya saat ini sedang mengemas penelitian potensi daerah di beberapa kota dan kabupaten.

 

“Untuk Kabupaten Tanah Datar menjadi prioritas kita di Sumatra  Barat. Ini daerah saya, ada beban moral yang harus dipenuhi,” ujarnya.

 

Pria yang juga penulis tersebut menjelaskan, dari data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan IPM Kabupaten Tanah Datar terlihat sangat lambat.

 

Dari tahun 2019, sebutnya, pertumbuhan IPM di Tanah Datar sangat minim. Hal itu dapat dilihat dari persentase IPM Luhak nan Tuo itu dari data yang ada. Untuk tahun 2019 terhitung 72,14, di tahun berikutnya naik menjadi 72,33.

 

“Tahun 2021 lalu, IPM Tanah Datar menjadi 72,46. Memang terlihat naik, tapi semestinya melalui program-program yang lebih terukur seharusnya dapat lebih signifikan,” paparnya.

 

Untuk itu, sambung Nova, pertumbuhan IPM dengan ketiga dimensinya harus ada penguatan. “Misalnya, kualitas pendidikan di Tanah Datar yang hanya biasa-biasa saja tentu menjadi salah satu penyebabnya, kalau dimensi usia hidup dan urusan standar hidup layak, terkait masalah kebijakan ekonomi daerah yang harus dipertanyakan kembali dalam program jangka pendek daerah terkait,” terangnya.

 

Melihat semua itu, pihaknya akan mengedepankan program penelitian potensi daerah pada bidang pendidikan mulai Januari mendatang.

 

“Kita sudah siap dengan semua perangkat dan tim peneliti. Tinggal menunggu waktu yang disepakati bersama. Ini demi perbaikan daerah ke depan. Menjadi tanggungjawab moral. Apalagi dua tahun ke depan adalah tahun politik,” tegasnya. (*)