Jakarta, Anetry.Net – Pelunasan biaya bagi jemaah haji khusus untuk tahap pertama telah berlangsung pada 21 – 27 Maret 2023. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Nur Arifin, mengatakan bahwa ada 13.181 jemaah haji khusus yang telah melakukan pelunasan.
Kuota jemaah haji khusus tahun ini
kembali normal, 17.680 jemaah. Kuota ini terdiri atas 16.305 kuota jemaah haji
khusus dan 1.375 kuota petugas haji khusus. Kuota jemaah haji khusus dibagi
dua, 7.390 jemaah lunas tunda dan 8.915 jemaah alokasi (kuota) tahun berjalan.
“Sampai penutupan pelunasan tahap
pertama, ada 13.181 jemaah haji khusus yang sudah melunasi. Artinya, pelunasan
sudah mencapai 80,84%,” terang Nur Arifin usai bertemu para Sekretaris Jenderal
Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus di Jakarta, Minggu (2/4).
Hadir, Farid Aljawi dari AMPHURI, M.
Iqbal dari ASPHURINDO, Bambang dari GAPHURA, Hidayat dari KESTHURI, Dhobit dari
AMPUH, Hudallah dari ASPHURI, Ikhsan dari SAPUHI, Iyan dari MUTIARA HAJI, serta
Firman dari HIMPUH.
Masih ada 3.124 jemaah yang belum
melakukan pelunasan. Menurut Nur Arifin, pihaknya akan membuka pelunasan tahap
kedua pada 5 – 10 April 2023.
Kepada para Penyelenggara Ibadah Haji
Khusus (PIHK), Nur Arifin mengingatkan agar melakukan pengecekan dan
pemeriksanaan kembali seluruh dokumen kelengkapan jemaah haji khusus yang akan
berangkat tahun ini. Arifin berharap pelunasan tahap ke-2 berjalan lancar,
cepat, dan tuntas sehingga seluruh kuota yang tersedia terserap habis.
Sesuai dengan Keputusan Direktur
Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Konfirmasi dan Pembayaran Setoran Lunas Biaya Perjalanan Ibadah
Khusus, serta Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1444H/2023M, pengisian kuota
tahap kedua dialokasikan untuk:
1. Jemaah Haji Khusus yang saat
konfirmasi dan pelunasan tahap pertama mengalami kegagalan sistem;
2. Pendamping Jemaah Haji Khusus lanjut
usia;
3. Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari
mahram atau keluarga;
4. Jemaah Haji Khusus penyandang
disabilitas yang telah memiliki Nomor Porsi dalam jangka waktu paling singkat 2
(dua) tahun terhitung sejak tanggal 13 Februari 2023 dan pendampingnya; dan
5. Jemaah Haji Khusus pada urutan
berikutnya yang telah memiliki Nomor Porsi dalam jangka waktu paling singkat 2
(dua) tahun terhitung sejak tanggal 13 Februari 2023.
"Manfaatkan sebaik mungkin waktu
pelunasan tahap kedua, agar tidak ada porsi yang tersisa” ujar Nur Arifin yang
juga Doktor alumni UIN Sunan Ampel Surabaya.
Kasubdit Perizinan, Akreditasi dan Bina
PIHK, Rizky Fisa Abadi, menambahkan, sesuai prosedur pengisian sisa kuota tahap
kedua, PIHK harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah c.q Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.
Permohonan itu harus disertai dengan
lampiran surat keterangan dari BPS Bipih Khusus untuk yang mengalami kegagalan
sistem dan melampirkan bukti yang sah bagi pendamping lansia, disabilitas,
maupun penggabungan mahram/keluarga terpisah.
"Tanpa ada surat pengajuan usulan
kepada kami, porsi jemaah yang tidak konfirmasi atau melakukan pelunasan pada
tahap ke satu, akan menjadi kuota nasional lagi. Sehingga bisa diisi oleh nomor
porsi berikutnya, walau beda PIHK!” pungkasnya. (kemenag)








Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.