Kemdikbudristek dan Pemangku Kebijakan Kolaborasikan Pemulihan Pembelajaran

Jakarta, Anetry.Net – Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan berbagai pemangku kepentingan terus dilakukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia.

 

Kemendikbudristek, Kemenag, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), bersama Tim INOVASI membahas perkembangan program untuk mendukung reformasi pendidikan terutama di masa pemulihan akibat pandemi Covid-19.

 

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, menyampaikan apresiasinya atas program INOVASI. Anindito menilai, program INOVASI merupakan bentuk konkret kemitraan yang programnya dirancang dan dibahas bersama, serta adaptif dengan strategi peningkatan mutu pembelajaran yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek dan Kemenag.

 

“Ini contoh praktik yang sangat baik yang kami harap bisa berkelanjutan ke depannya,” tuturnya dalam rapat ke-4 Komite Pengarah Nasional Tata Kelola Program INOVASI Fase ll tahun 2020-2023 yang dilaksanakan secara daring, pada Selasa (19/4) lalu.

 

Senada dengan itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani, mengatakan bahwa program kemitraan ini secara intensif mendukung penguatan program inklusi, literasi, dan numerasi di Kemenag dan kebijakan Kurikulum Merdeka di lingkungan madrasah.

 

Terkait program moderasi beragama yang relatif memiliki keberhasilan yang baik, program INOVASI diharapkan dapat diperluas lagi cakupannya.

 

Hal-hal strategis yang direkomendasikan untuk menjadi prioritas pada tahun 2022-2023, sebagai periode terakhir implementasi program INOVASI Fase II, meliputi 1) Dukungan implementasi Kurikulum Merdeka dan kebijakan terkait; 2) Pemanfaatan Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan; 3) Transisi peran INOVASI melalui penguatan lembaga-lembaga pemerintah; dan 4) Pelibatan lembaga non-pemerintah untuk mendukung reformasi pendidikan.

 

Berikutnya, 5) Pendidikan guru dan sistem/kebijakan manajemen guru; 6) Pendidikan karakter untuk mengatasi perundungan, kekerasan seksual, dan mewujudkan moderasi beragama; 7) Sistem/kebijakan inklusi tentang gender, penyandang disabilitas, anak pengguna bahasa ibu; serta 8) Pemulihan pembelajaran.

 

Pada kesempatan tesebut, turut dibahas pula perkembangan dari implementasi program INOVASI di Provinsi NTB, NTT, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur selama periode Desember 2021 – April 2022.

 

Secara umum, implementasi program selama enam bulan terakhir telah mendukung upaya reformasi dan prioritas nasional seperti Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, dan reformasi guru. (SP)