Oknum Pejabat Disdik DKI Diduga Peras Guru Honorer Rp5 Juta hingga Rp35 Juta

Jakarta, Anetry.Net – Edu Watch Indonesia (EWI) dalam siaran persnya hari kemarin menyatakan adanya dugaan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang melakukan pungutan liar.

 

Pungutan liar tersebut dilakukan pada guru kontrak kerja individu (KKI) atau honorer. Selain itu, EWI mengatakan bahwa surat pengangkatan (SK) kepada guru honorer tersebut asli tapi palsu.

 

Direktur Eksekutif EWI Annas Fitrah Akbar mengatakan, temuan itu berasal dari aduan masyarakat yang beredar di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta. Atas hal itu, guru KII yang diangkat tidak mendapat gaji sebagaimana mestinya.

 

"Berdasarkan laporan aduan masyarakat yang beredar di lingkungan Balai Kota bahwa SK Guru KKI yang diduga aspal ini sudah ada sejak 2021 berupa SK pengangkatan guru KKI namun tidak mendapatkan NIK KI, sehingga tidak mendapatkan hak gaji sebagaimana mestinya guru KKI", kata Annas dalam keterangannya, Senin (22/8).

 

Annas mengatakan, pejabat yang diduga melakukan pungutan liar itu sebelumnya merupakan Kepala Seksi PTK Sudindik Kota Jakarta Timur I dengan inisial RW. Pejabat tersebut juga yang menerbitkan SK pengangkatan guru honorer.

 

Ia menduga, pejabat Disdik DKI tersebut menarik pungutan liar sebesar Rp5 juta hingga Rp35 juta per orang. Dari data yang dihimpun, dia mengatakan, penerima SK yang harus membayar setoran mencapai 70 orang.

 

Ia pun mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi. Sebab, hal tersebut mencoreng kredibilitas Pemprov DKI -- apabila terbukti benar.

 

"Gubernur Anies dan aparat hukum harus turun langsung investigasi persoalan tersebut, ini sudah kasus pidana dan mencoreng kredibilitas Pemprov DKI jika terbukti benar. Karena dugaan oknum PNS Disdik ini menarik mahar berkisar Rp5 juta- Rp35 juta per orang dan mencapai 70 orang yang jadi korban,” jelas Annas.

 

"Modusnya diberikan SK yang diduga aspal karena tanpa dibarengi dengan pemberian NIK KI. Ini jelas sudah dapat dikenakan Pasal 368 tentang Pungli dan Pasal 263 jo 264 KUHP tentang Surat Palsu." (sumber:suara.com/Ilustrasi: net)