Jakarta, Anetry.Net – Teknologi mendorong perubahan di segala aspek pemerintahan, sehingga pemerintah dituntut mampu memitigasi dan merespon secara cepat berbagai disrupsi agar tidak menimbulkan stagnasi birokrasi.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan
Inovasi Administrasi Negara Lembaga
Administrasi Negara (LAN) Tri Widodo Wahyu Utomo
mengatakan, teknologi seharusnya mampu memberikan dampak yang positif bagi
percepatan pelayanan publik. Apalagi masyarakat juga ingin pelayanan yang semakin berkualitas.
"Sementara itu, sumber daya yang
dimiliki pemerintah semakin terbatas, kondisi demikian menjadikan teknologi
sebagai sebagai peluang dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, murah dan
sederhana," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/11).
Melalui Indonesia-Japan Knowledge
Exchange Seminar 2022, LAN berharap ada kerja sama yang didapat kedua pihak,
terutama dalam meningkatkan layanan publik berbasis digital. Bagi Jepang,
mereka dapat melihat bagaimana inovasi yang dilakukan oleh sejumlah pemerintah
daerah di Indonesia.
Di satu sisi, ia menyebut, Indonesia
dapat belajar dari pengalaman Jepang memanfaatkan teknologi di sektor
pemerintahan. Sebaliknya, Jepang akan mengetahui bahwa Indonesia yang memiliki
514 pemerintah daerah telah melakukan terobosan perubahan di sektor pelayanan
masyarakat.
"Maka seminar ini bukan hanya
memiliki dimensi akademis dan pengetahuan tetapi juga teknokratis guna
melakukan perbaikan kebijakan publik di masa yang akan datang,"
ujarnya.
Selain itu seminar ini dapat mendorong
percepatan transformasi digital dan reformasi birokrasi, khususnya bidang
digitalisasi administrasi pemerintahan.








Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.